Tsukuba, Kominfo - Pertemuan bilateral dengan Vice President Andrus Ansip dari European Union dimanfaatkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika untuk bertukar pandangan mengenai perlindungan data di berbagai negara. 

"Indonesia, pada dasarnya telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai data protection, namun demikian regulasi dimaksud sifatnya masih sektoral," jelas Menteri Rudiantara usai pertemuan bilateral dengan Menteri Yu Yeong-min sebelum Forum Pertemuan Menteri Perdagangan dan Menteri Digital Negara G20 di Tsukuba, Perfektur Ibaraki, Jepang, Sabtu (08/06/2019). 

Menurut Menteri Rudiantara penerapan perlindungan data di setiap negara perlu dilakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku. "Bagi Uni Eropa, mengingat masing-masing negara memiliki aturan yang berbeda mengenai data protection, maka perlu dilakukan penyesuaian agar proteksi data dapat diimplementasikan secara seragam di seluruh Uni Eropa," tuturnya.

Pertemuan Menteri Digital Negara G20 bulan ini membahas beberapa tema besar, antara lain Society 5.0, Human Centered Artificial Intelligence, Data Free Flow with Trust (DFFT), Government Innovation, Security, dan SDGs & Inclusion. 

Dalam pertemuian bilateral dengan Vice President Andrus Ansip, Menteri Rudiantara juga menyampaikan harapan agar Uni Eropa dapat menjadi Board of Advisory bagi inisiatif IDEA Hub.

"Indonesia juga sampaikan harapan kiranya Uni Eropa dapat menjadi Board of Advisory bagi inisiatif IDEA Hub yang diluncurkan Indonesia pada saat presidensi Jerman 2 tahun yang lalu," jelasnya.

IDEA Hub (Inclusive Digital Economy Accelerator Hub) merupakan inisiatif Indonesia dalam bentuk platform repository digital yang berisi beragam informasi serta pengetahuan tentang model bisnis ekonomi digital. Repository itu diharapkan dapat bermanfaat untuk pemerintah, wiraswasta, UMKM, maupun kelompok masyarakat kelas bawah sehingga meminimalisasi angka kesenjangan sosial dan ekonomi.

Pertemuan bilateral itu berlangsung di sela Forum Menteri Perdagangan dan Menteri Digital Negara G20. Dalam pertemuan itu, Menteri Kominfo didampingi oleh Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Digital, Lis Sutjiati dan Staf Kedubes RI di Jepang.

Tema DFFT paling mendominasi dalam bahasan karena diinisiasi Jepang sebagai Presidency G20. Jepang mengusulkan DFFT yang memperbolehkan pemindahan/pertukaran data/informasi untuk sektor yang berbeda secara global. Kesepahaman mengenai hal itu diyakini Jepang akan meningkatkan efisiensi proses bernilai ratusan miliar USD setiap tahunnya.

(Sumber : Kominfo.go.id)